Catatan Fasillitator PKTM III Lampung 2015-2016

Saya cukup beruntung menghabiskan pergantian tahun dengan menjadi pemateri sekaligus fasilitator untuk PKTM III IPM Lampung. Perjalanan menuju Lampung menurut saya cukup menyenangkan. Pertama-tama dari Yogya ke Solo, berkunjung ke UMS, menginap di Shobron kemudian terbang ke Lampung. Perpindahan lokasi bagi saya selalu menjadi kesempatan yang bagus untuk menulis beberapa catatan pendek, biasanya terdiri dari satu baris saja. Biasanya berupa catatan reflektif atau kontemplatif.

Keberuntungan lain bagi saya adalah berkunjung ke Gedung Dakwah Muhammadiyah Tanggamus, yang juga menjadi lokasi PKTM III. Gedung ini dikelilingi oleh tanah berumput lapang, dan kebun pepaya, serta sekolah PAUD. Sewaktu saya duduk di ruang tunggu, jendela yang menghadap sebelah utara langsung berpapasan dengan Gunung Tanggamus. Hanya pohon kelapa yang terlihat berada di kaki gunung sebelah selatan meramaikan pemandangan itu. Meski begitu, karena Gedung Dakwah dekat dengan pantai, hawa panas tak bisa dihindari. Di siang hari, hawa panas mencapai 32 derajat, sedangkan malam hari relatif.

Pemandangan Gunung Tanggamus di Belakang Gedung Muhammadiyah

Gerakan Sosial Baru

Fasilitator IPM Lampung meminta saya memberikan materi soal Gerakan Sosial Baru. Istilah Gerakan Sosial Baru (New Social Movement) tidak asing di IPM. Istilah ini menjadi pembahasan yang menyentuh model dan orientasi gerakan pasca perubahan nomenklatur nama IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah) menjadi IPM (Ikatan Pelajar Muhamadiyah). Kata “remaja” yang berubah menjadi “pelajar” sebenarnya menunjukkan ekslusivitas klas sosial, meskipun tampaknya teori soal NSM justru semakin marak.

Terdapat beberapa konteks dialektika yang mewarnai sejarah Konferensi hingga Muktamar IPM. Pertama berkaitan dengan pembentukan komunitas kreatif, IPM sebenarnya telah menyentuh beberapa dasar dari model NSM. Kedua, saat membicarakan program kerja IPM berbasis kebutuhan pelajar, model NSM tampaknya telah direduksir sedemikian rupa sehingga maknanya menjadi buram. Ketiga, analisa sosial tidak bisa ditinggalkan, sebab NSM sebagai paradigma gerakan selalu mengandaikan advokasi pada proses peniadaan subjek politik. dalam hal ini, penting dicatat bagi setiap Gerakan Sosial, peniadaan subjek politik bisa menjadi jalan bagi kepentingn neoliberalism dan neokapitalisme di dalam gerakan.

materi Gerakan Sosial Baru

Pada umumnya, imajinasi soal gerakan sosial baru bertopang terlalu liar pada teori perubahan portofolio subjek, yang menjelaskan bahwa peleburan identitas dan orientasi saling berkelindan menolak yang disebut sebagai kepentingan klas. Sebenarnya, teori perubahan portofolio subjek merupakan salah-satu varian dari komposisi agen, sekalipun kalau diperhatikan, nyaris tak ada yang disebut dengan the end of class struggles. Perjuangan klas tidak identik dengan perombakan struktur sosial, melainkan sebuah agenda politik yang dirancang untuk mengafirmasi keberadaan penindasan dan eksploitasi yang kian mutakhir. Menyebut bahwa pertentangan klas tak ada, adalah bagian dari konsekuensi penerimaan bahwa politik cair (liquid) adalah ciri utama dari politik post-modern.  

Sesuatu yang juga menarik untuk dibahas adalah berkembangnya isu bahwa AI telah menggantikan Analisa Sosial (Ansos), jelas saja ini salah kaprah. AI dan Ansos adalah metodologi, dan sebagai metodologi masing-masing memiliki karakter. Dalam beberapa konteks, metodologi seringkali diperlakukan sebagai sebuah panduan, padahal metodologi adalah—mengutip Heidegger—sebuah cara untuk “mempreteli realitas”. Tampaknya isu itu berjalan beriringan dengan kesalahkaprahan pemahaman mengenai gerakan sosial baru.

Menurut hemat saya, ada beberapa hal yang membuat kesalahkaprahan itu terjadi. Pertama, terlalu dekatnya kepentingan pengelolaan organisasi atau komunitas dengan kepentingan Bank Dunia atau IMF (bisa tercermin lewat program berbasis proposal). Kedua, gerakan sosial yang dikelola dengan logika privatisasi (tupoksi-minded).

Film Dokumenter

Selesai diskusi soal Gerakan Sosial Baru, saya kira penting untuk menunjukkan bagaimana kompleksitas pengelolaan komunitas yang sedang terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Saya memilih sebuah film dokumenter untuk ditonton oleh peserta PKTM III. Beberapa alasan pemutaran film dokumenter ini adalah, pertama, bagi saya sangat penting memperlihat bagaimana realitas yang sebenarnya soal “komunitas adat”, “orang Baduy”, “orang Papua”, atau soal “tradisional” dan “modern”.  Istilah-istilah ini banyak mengalami simplifikasi yang keliru. Kedua, saya berniat menyuguhkan bagaimana sebenarnya equilibrium manusia dan alam bukan merupakan utopia. Saya merasa alasan kedua ini cukup bagus, karena selama ini diskusi soal equilibrium antara manusia dan alam seolah-olah telah praktis dijelaskan melalui kerangka Ekonomi Baru. Padahal ada banyak best practice yang jarang didiskusikan sehingga penggandaannya menjadi utopis.

Nonton dan Diskusi Film Dokumenter "Kasepuhan Cipta Gelar" (Watchdog, 2015)

Beberapa komentar yang saya ingat pasca pemutaran film dokumenter membuat saya cukup senang, di antaranya ialah; “saya baru pertama kali melihat tayangan begini, saya kira dulu ngak mungkin bangun masyarakat model begitu”; “menurut saya, film ini bagus, saya jadi tahu apa makna nasionalisme yang bisa diperjuangkan”; “bagus banget selama ini saya sudah diberi tontonan yang merusak, seneng bisa menyaksikan dokumenter ini”.

Durian

Oh ya, sebagai catatan, saya diberi hidangan durian yang melimpah.

bersama Ari Nurrochman (kaos putih) dan teman-teman IPM Lampung

Catatan PKTMU Palembang 2016 #1

Matahari menembus langit dengan awan yang hanya bergaris tipis-tipis saja. Siang itu, saya harus berangkat ke Palembang. Seperti biasa, saya berharap badan pesawat tetap kuat menahan derajat panas ketika terbang berjarak empatribu kaki dari tanah. Di satu sisi, sebenarnya ada perasaan senang meninggalkan kota Jogja yang satu tahun belakangan ini mungkin saja akan segera mendeklarasikan diri sebagai kota seribu hotel, dan menuju Palembang membawa proses yang—bersama tim fasilitator lain siapkan untuk PKPTMU.  

Diskusi Alur Logika Pelatihan

Siang yang terik dan macetnya kota Jogja menemani saya bersama teman-teman terbang ke Palembang. Kurang lebih empat bulan, tim fasilitator yang terdiri atas Mutmainnah, Arifah, Zulfikar, Kak Wiek, Azaki, Teguh, Huda, dan saya mempersiapkan Pelatihan Kader Paripurna Taruna Melati Utama (PKP TMU, selanjutnya saya singkat TMU) dengan beberapa proses penting.

Kepanitiaan Lokal yang Powerfull

Selalu ada sisi lain dari kepanitiaan lokal yang penting untuk dicatat. TMU di Palembang dibantu oleh panitia lokal yang berasal dari PW IPM Sumsel, beberapa PD IPM, dan PR IPM. PP IPM dibantu mempersiapkan teknis pelaksanaan yang luar biasa dari panitia lokal, termasuk tuan rumah Stikes Muhammadiyah serta PW Muhammadiyah Sumsel.

bersama IPM Sumsel sekaligus Pantia Lokal, depan Kantor WALHI Palembang

Sedikit cerita, siang hari pada tanggal 25 Januari, empat tim fasilitator sudah tiba di lokasi TMU yakni, Zulfikar, Muthmainnah, Arifah, dan saya sendiri. kami dijemput dari Bandara oleh Dimas, Ketua Umum PW IPM Sumsel. Satu jam setiba di penginapan Stikes Muhammadiyah kami dibawakan pempek oleh Alex dengan jumlah yang tidak mungkin dihabiskan oleh empat orang. Saya dan Zulfikar hanya bisa menatap varian-varian pempek dan berbagai olahannya termasuk otak-otak dengan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu kami melakukan ramah-tamah dengan PWM dan Stikes Muhammadiyah pada sore hari. Malamnya kami mengadakan ramah-ramah antara PW IPM Sumsel, Panitia Lokal, Peserta, dan Tim Fasilitator yang di-handle oleh PP IPM.

Selama kurang lebih seminggu baik peserta maupun tim fasilitator dibantu untuk menyukseskan kegiatan. Ya, pada umumnya, setahu saya kekuatan panitia lokal adalah kunci dari proses kegiatan apapun, termasuk pelatihan. Kerjasama mereka membantu kegiatan ini bekerja lebih maksimal. 
        

Soal Regenerasi dan Kuota Berbasis Gender

Beberapa hari setelah pengumuman peserta TMU dipublikasikan di Website PP IPM, Tim Fasilitator memperoleh sejumlah pertanyaan yang dilontarkan pada saat Konpiwil di Pucang, Surabaya. Beberapa pertanyaan itu berkaitan dengan proses seleksi peserta, dan orientasi TMU, serta kemungkinan diadakan TMU sesi II untuk memfasilitasi peminat TMU yang tinggi dari setiap provinsi. Perlu dicatat, tidak semua jawaban pertanyaan itu dapat dijawab tim fasilitator ketika itu. Ada banyak hal yang harus dikerjakan segera, dan tidak ada waktu untuk memberi respon sesegera mungkin. Meski begitu, secara umum proses seleksi peserta TMU berjalan atas dua prinsip utama, pertama adalah pertimbangan regenerasi. Tidak dipungkiri, peminat TMU tahun 2016 ini tidak sedikit, padahal sebagaimana idealnya format pelatihan, partisipannya tidak mungkin dalam kelompok besar. Maksimal 31 partisipan yang dapat diterima oleh tim fasilitator, ini berkaitan dengan pertimbangan pedagogik. Jumlah 31 partisipan sebenarnya sudah termasuk besar. Tentu saja pertimbangannya tidak sesederhana itu, terjadi beragam diskusi dalam proses seleksi peserta, termasuk penilaian terhadap paper yang dikirim oleh tiap peserta. Menawarkan ide yang segar, Otentisitas (no plagiarism), dan kemampuan mengelola diskursus yang kritis, menjadi pertimbangan terhadap paper peserta.

Kedua, adalah kuota gender. Harus diakui bahwa IPM adalah organisasi besar, tim fasilitator harus memberikan kuota gender yang adil. Ipmawati yang mengirimkan berkas mendapatkan kuota khusus, sebab masa depan IPM sangat bergantung pada kepemimpinan yang inspiratif dan berdaya-tahan. Jenis kepemimpinan seperti itu hanya mampu terjadi jika keterlibatan perempuan dalam organisasi diadvokasi oleh segala pihak. Maka tim Fasilitator mencoba membuka kesempatan kepada Ipmawati masuk ke dalam proses pembelajaran di TMU. Ide ini pun sebenarnya tidak serta merta diterima oleh beberapa rekan di fasilitator, tetapi sejumlah argumentasi sangat mudah untuk menunjukkan bahwa advokasi kuota gender itu penting. Kalau disaksikan sungguh-sungguh, kepesertaan Ipmawati dalam TMU membuktikan banyak hal menarik. Mereka mampu menunjukkan dinamika yang baik.

Proses seleksi sebenarnya merupakan hak prerogatif tim fasilitator dan sama sekali tidak dibiarkan untuk diintervensi oleh kepentingan apapun.

Proses Pembelajaran

Pelaksanaan TMU 2016 di Palembang diadakan sejak tanggal 26 Januari hingga 1 Februari. Waktu ini termasuk yang paling singkat dalam sejarah TMU. Nampaknya ke depan, TMU harus dibatasi minimal 9-10 hari sebab beberapa pertimbangan.

Mas Ahmad Sarkawi dan Arifah, Fasilitator PP IPM

Masmoelyadi (tengah), Pemateri Gerakan Sosial Baru 

Penggunaan AI

Salah-satu hal menarik dari TMU kali ini adalah penggunaan Appreciative Inquiry (AI). Materi AI sebenarnya tidak asing di IPM. Dua tahun belakangan ini, IPM mencoba menggunakan AI sebagai dasar pengembangan organisasi. Sejak Semiloknas di Gresik tahun 2014, hingga Muktamar IPM XIX di Jakarta AI menjadi bahan materi. Sejak saat itu, AI intens menjadi bahan diskusi IPM. Beberapa wilayah juga mulai belajar mengenal AI di organisasi. TMU di Palembang ini tim fasilitator meminta bantuan Mas Widi sebagai fasilitator sekaligus pemateri AI. 

Penulisan Laporan Riset berbasis Appreciatve Inquiry bersama Widhyanto Muttaqien

Proses belajar AI di TMU di-setting berbeda dari praktik mengenal AI di TM III. Di TMU, praktik AI dimaksudkan sebagai bahan dasar untuk melakukan riset, meskipun tujuan utamanya adalah memberikan alternatif tool bagi peserta TMU dalam mengelola diskursus, termasuk menawarkan model pengembangan organisasi. Awalnya alokasi materi hanya disediakan dua jam dengan pertimbangan sesi lanjutan dapat dilakukan pada sesi FGD. Meski begitu tampaknya proses pengenalan peserta harus dielaborasi lebih lama dari waktu yang disediakan. Tetapi hal ini disanggupi sendiri oleh Mas Widi yang akhirnya memperpanjang jadwalnya hingga dua hari. Mas Widi mempersiapkan presentasi yang direvisinya setiap sesi pembelajaran selesai, dan mengajak diskusi tim fasilitator untuk menceritakan proses yang sudah dilewati, dan meminta saran serta rekomendasi untuk penggunaan waktu. Hari pertama mas Widi menemani peserta untuk mengeksplorasi bersama soal AI dan praktiknya untuk riset. Pada hari kedua, mas Widi membantu briefing peserta sebelum praktik riset AI ke lembaga dan gerakan sosial yakni TB Care Aisyiyah, Walhi, dan Komunitas Peduli Anak Jalanan. Selesai praktik lapangan riset AI, proses selanjutnya adalah membantu peserta menyusunnya menjadi laporan semi-riset berbasis AI. Hasil riset tersebut kemudian dikembangkan sebagai bahan-bahan dasar untuk FGD Isu Muktamar dan RTL.

Isu dan RTL

dari kanan, Mas Widhyanto Muttaqien, Azaki, Huda, dan saya

Peserta TMU memilih fokus pada empat isu berikut, (1) Konservasi Ekologi dan Tanggap Kebencanaan, (2) Jihad Literasi, (3) Sekolah Ramah Anak, (4) Memanfaatkan Bonus Demografi. Masing-masing isu sudah diolah oleh peserta TMU dan diserahkan kepada tim materi Muktamar yang kebetulan dikordinatori oleh saya sendiri.       

*Fauzan Anwar Sandiah

Soal Fasilitator dan Pendekatan Partisipatoris Bagi Anak-Anak (Catatan Fasilitator Sekolah Literasi #1)

Oleh: Fauzan Anwar Sandiah

Belakangan ini baik gerakan sosial, atau lembaga pendidikan formal mulai mengenai istilah “fasilitator”. Istilah ini sebenarnya merupakan metamorfosa penting dari model pedagogi kritis yang berkembang di Indonesia pada tahun 90-an. Tetapi pada masa itu sebenarnya hanya terdapat dua jenis pemaknaan terkait dengan istilah fasilitator. Pertama fasilitator sebagai seorang yang membawa partisipan untuk masuk ke diskursus seputar realitas ekonomi-politik yang bertujuan membangun basis massa “berkesadaran”. Kedua adalah fasilitator sebagai bagian dari proses dialektika. Makna pertama banyak digunakan dalam model pendidikan alternatif yang dikembangkan oleh gerakan sosial di Indonesia. Sedangkan makna kedua, meskipun telah menjadi kredo dari model pendidikan partisipatoris, dalam kenyataan lapangan adalah yang paling sulit dipraktikkan.

Sewaktu merancang Sekolah Literasi pada pertengahan bulan Agustus, Abdullah menjelaskan kepada saya bawah tujuan utama Sekolah Literasi adalah sebagai “sarana distribusi nilai-nilai”. Menurut Abdullah nilai-nilai emansipatif RBK harus dibagi melalui suatu forum diskusi yang “tematis dan sistematis”. Gagasan itu sepenuhnya berangkat dari kegelisahannya atas distribusi nilai-nilai emansipatif seperti apresiatif, liberatif, dan ekologis serta humanis yang dalam forum-forum diskusi sering menjadi basis aksiologis pegiat RBK. Tentu saja saya tertarik dengan gagasan tersebut dan mengusulkan kepada Abdullah agar tetap ada penekanan partisipatoris dalam proses pendidikan.

Pokok Tentang Pendidikan Partisipatoris

Kenyataanya menerapkan proses yang partisipatif dan menghindari dominasi adalah perihal yang sangat menantang dalam setting pendidikan model apapun. Sewaktu menjadi fasilitator untuk orientasi awal dan materi dinamika gerakan saya menyadari beberapa hal yang harus direfleksikan terkait dengan penerapan model atau pendekatan partisipatoris.

Pertama, fasilitator harus memegang prinsip dasar yang menyatakan relasi antar subjek pertama-tama harus berangkat dari kesetaraan. Artinya, proses partisipatoris dan egaliter hanya dapat dicapai jika fasilitator pertama-tama berangkat dari asumsi bahwa dirinya dan partisipan adalah setara. Masing-masing partisipan termasuk fasilitator memainkan peranannya masing-masing. Partisipan merupakan subjek yang hidup dalam pengalaman dan persentuhan objektivitasnya sendiri. Sedangkan fasilitator memegan peranan sebagai pihak yang mengapresiasi segala basis gagasan subjek, termasuk kejadian, peristiwa, hingga kepercayaannya.

Kedua, fasilitator merupakan pihak yang menunjukkan bahwa setiap subjek memiliki persentuhan kekaryaannya masing-masing. Fasilitator menunjukkan bahwa setiap subjek memproduksi ataupun mereproduksi jenis kebudayaan secara unik. Tidak ada subjek yang tidak menghasilkan apapun dalam relasinya dengan kehidupan. Fasilitator jika diperlukan harus menunjukkan bahwa “kebudayaan” setiap subjek itu niscaya eksis. Dalam hal ini, fasilitator harus mampu menjadi pihak yang turut memberi afirmasi mengenai eksistensi kebudayaan pada aras otonomi subjek. Persoalan di sini harus dilihat dalam bahasa yang digunakan oleh Freire sebagai apresiasi.

Ketiga, peran sesungguhnya fasilitator tanpa menegasikan kehadiran sosial subjek yang lain adalah memungkinkan sebuah kesadaran baru bahwa diri setiap subjek adalah politis sehingga dapat menjalankan transformatif. Dalam hal ini, fasilitator bukan menjadi pihak satu-satunya yang menyadari realitas, dia hanya berperan sama penting dan setaranya dengan partisipan lain untuk mengemukakan gagasannya bahwa transformasi dari setiap kejadian, kebiasaan, dan pemikiran subjek atau partisipan mampu membuka dinamika baru.

Tiga hal di atas, saya ungkapkan kepada Abdullah di sela-sela evaluasi Sekolah Literasi. Mengingat dalam konteks tertentu Sekolah Literasi ini pun juga merupakan proses belajar bersama maka selalu ada ruang terbuka untuk membicarakan persoalan tentang kefasilitatoran ini. misalnya sering ditemukan beragam pertanyaan, “bagaimana memfasilitasi jika dinamika dalam kelas berubah?”, “apakah bisa seorang fasilitator mengubah tekniknya sementara proses sedang berlangsung?”.

Fasilitator lebih tepat menurut saya disebut sebagai seorang seniman daripada seorang pendidik. Fasilitator berhadapan dengan partisipan seperti sedang berhadapan dengan dirinya sendiri. Dinamika di dalam proses pendidikan partisipatoris merupakan persyaratan penting. Dinamika harus muncul sebagai wujud dari proses partisipatif dan merepresentasi secara eksistensial keberadaan fasilitator. Dinamika hanya muncul melalui pertukaran gagasan dan perilaku yang berjalan secara simultan, egaliter, terbuka, tetapi tanpa diskriminasi. Seorang pendidik yang dominan tentu saja tidak selalu memperoleh dinamika tersebut karena tujuan utamanya adalah transferring knowledge, sebuah pandangan yang begitu kuat dalam filsafat pendidikan bekas negara koloni.

Maka dalam soal bagaimana memfasilitasi dinamika yang sudah sewajarnya ada dan bahkan harus muncul. Sehingga tidak mengherankan jika setiap fasilitator membawa banyak kesiapan untuk berdialektika dengan dinamika. Mengganti teknik, termasuk dari sekian persiapan yang memungkinkan. Tetapi itu tidak menjadi beban yang berat jika fasilitator bergerak bersama dinamika. Kesulitan biasanya muncul karena fasilitator menganggap “segalanya” bersumber dari dirinya.

Model Partisipatoris bagi Anak-Anak

Model atau pendekatan partisipatoris pada dasarnya lebih dekat dengan kelompok-kelompok yang selama ini dianggap tidak signifikan dalam membentuk kebijakan. Mereka adalah sebagaimana yang disebut oleh Robert Chambers (2002) yakni perempuan, “orang miskin”, minoritas dari kalangan berbasis etnis atau agama, pengungsi, difabel, termasuk anak-anak.

Dalam proses evaluasi Sekolah Literasi beberapa partisipan memiliki kesan bahwa pendekatan partisipatoris asing digunakan untuk anak-anak. Bersama partisipan kami mencoba mendiskusikannya secara umum karena memang dibutuhkan suatu waktu reflektif khusus untuk persoalan ini. Tetapi buku Stepping Forward (Johnson, dkk: 1998) dapat memberikan informasi yang cukup perihal etika, metodologis, hingga implementasinya. Sekali lagi kami berharap ada waktu khusus untuk membicarakan topik yang sangat menarik itu dalam forum Sekolah Literasi.

Gagasan tentang “transformasi sosial itu mudah dan menyenangkan” yang sering muncul merupakan cara baru untuk memulai bagaimana memahami partisipatoris bagi anak-anak. Kedekatan antara transformasi sosial dan model pendidikan partisipatoris seakan mengikat suatu imajinasi bahwa prosesnya pasti “serius” dan jauh dari kesan “asik-kocak”. Kenyataannya justru sebaliknya, proses partisipatoris justru sebaiknya mengilustrasikan tentang kemungkinan menciptakan dunia (another world is possible). Sehingga mendayakan imajinasi yang berbasis sepenuhnya pada pergulatan praksis adalah salah-satu kunci penting. Hal ini tentu saja dapat diterapkan pada siapapun, termasuk anak-anak. Misalnya dengan memberikan pertanyaan seputar aktivitas, keinginan, dan hal-hal yang dianggapnya sebagai “dunia” hingga dilanjutnya dengan merancang agenda yang “sederhana” seperti berkumpul bersama untuk membersihkan tempat pertemuan atau mendekorasi pendopo.

“anak-anak merupakan pemilik masa depan” begitu Cak David mengungkapkan sewaktu merespon topik tentang Sekolah Literasi bagi anak dan remaja. Anak dan remaja merupakan salah-satu partisipan penting sebagai representasi dari kehadiran kelompok marjinal dalam proses penentuan masa depan. Pendekatan partisipatoris membantu proses menyelami dinamika anak-anak, yang pada sisi lainnya turut  membantu orangdewasa menemukan proses partisipatoris dalam arti yang paling mengesankan. Makna politis tentu saja sedang diupayakan untuk mendekatkan pengambilan kebijakan pendidikan berbasiskna pada penelitian partisipatoris yang melibatkan anak-anak dan peneliti yang berperan sebagai fasilitator. Dalam pengertian demikian, pendekatan partisipatoris tidak hanya bersifat pedagogis tetapi juga bersifat politis karena bertujuan menghasilkan pemahaman yang baik terkait dengan anak-anak. Maka partisipatoris juga merupakan teknik penelitian yang penting untuk dicoba terus-menerus. Sehingga proses pengambilan kebijakan dapat mengakar dengan basis sosiologisnya sendiri.

Sebagaimana Chambers, anak-anak termasuk kelompok “yang justru paling mampu memandang partisipasi secara terbuka sebagai hal yang penting dan prioritas” (Chambers, Fakih, dan 2002, hlm.x).  

*Tulisan ini adalah catatan untuk pelaksanaan Sekolah Literasi oleh Rumah Baca Komunitas tahun 2015.